Arsip Bulan March, 2009

Penyelesaian Kasus Anak Melalui Diversi dan Restorative Justice

Tuesday, 31/03/2009 - 15:57 WIB

UU NO.5 Tahun 2009

Tuesday, 31/03/2009 - 15:49 WIB

Pengesahan United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Undang-undang BHP Menuai Kontraversi

Friday, 27/03/2009 - 16:06 WIB

Oleh: Kadriah
Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) tidak pernah berhenti menuai kritik atau mungkin lebih tepat kalau disebut penolakan dari berbagai pihak, sejak masih dalam bentuk rancangan sampai setelah disahkan yaitu pada tanggal 16 Januari 2009. Puncak penolakan akhirnya terjadi pada tanggal 24 Maret 2009, ditandai dengan didaftarkannya berkas Permohonan Uji materi UU BHP oleh [...]

Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Friday, 27/03/2009 - 12:33 WIB

KEMERDEKAAN PERS SEBAGAI ALAT KONTROL TEGAKNYA HUKUM

Wednesday, 25/03/2009 - 12:24 WIB

Oleh: Kadriah
Sering diteriakkan orang, khususnya dari kalangan pers, bahwa hukum harus memberikan perlindungan bagi kebebasan pers. Kebebasan pers harus mendapatkan jaminan di depan hukum, sehingga tidak ada pihak-pihak, sekalipun itu negara yang dapat melakukan pembreidelan terhadap pers tanpa ada alasan yang jelas.
Kita boleh bertanya, apa pentingnya hukum meberikan perlindungan terhadap kebebasan pers. Begitu berartikah pers [...]

Pidato Ibu Sadaf Lakhani Pada Saat Peresmian Kantor AJRC

Wednesday, 25/03/2009 - 09:59 WIB

Dr. Sadaf Lakhani
Aceh Justice Resource centre was established as a collaboration between UNSYIAH, IAIN Ar Raniry and the Aceh Justice Project, with financing from the European Commission.
The Aceh Justice Project is a Bappenas- UNDP project which started in early 2007 with the objective of supporting the peace process and development in Aceh through ensuring [...]

EKSISTENSI PERPU NO. 10 TAHUN 2008 DALAM PENENTUAN SUARA TERBANYAK PADA PEMILU

Friday, 20/03/2009 - 14:12 WIB

Oleh : Zaki ’Ulya
Dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang selanjutnya disebut Perpu, berada setingkat dengan UU. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan bahwa Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Presiden selaku Kepala Negara dan juga Kepala [...]

LARANGAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI DI AREA TERLARANG

Friday, 20/03/2009 - 14:07 WIB

Oleh : Zaki ‘Ulya
Pelaksanaan Pemilu diawasi oleh Panwaslu. Kedudukan dan fungsi Panwaslu diatur lebih lanjut dalam Pasal 60, UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal tersebut menyebutkan panitia pengawas pemilihan Aceh Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. Pemilu dilakasanakan guna memilih calon anggota legislatif dan [...]